Agen Poker - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto menyebut bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2017 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang membahas mengenai Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas akan segera dibahas di tingkat Parlemen. Tahapan awal dari pembahasan ini adalah rapat pimpinan atau Rapim. Rapim ini akan mengagendakan dalam rapat Badan Musyawarah atau Bamus dan Perppu akan dibacakan dalam sidang paripurna. Agus menyatakan rapim ini akan diadakan pada Senin siang, tanggal 17 Juli.
Hal ini diungkapkan Agus saat ditemui di Kompleks Parlemen Senaya, Jakarta. Ia turut menjelaskan bahwa Perppu yang sudah dibacakan saat sidang paripurna maka akan masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat. Tahapan berikutnya adalah DPR akan melakukan proses pada Perppu tersebut. Proses yang dilakukan DPR tentu akan sesuai peraturan perundang-undangan serta memakan waktu satu kali dari masa sidang. DPR sendiri akan memulai masa reses di akhir bulan Juli 2017. Sehingga, menurut Agus, Perppu Ormas akan dibahas di masa sidang yang berikutnya.
Mengingat reses yang akan datang ini, di sidang berikutnya DPR harus memproses serta memberi jawaban atas Perppu Ormas tersebut. Dikatakan olehnya juga bahwa pembahasan Perppu ini hanya akan selama satu kali masa sidang, maka apabila DPR tidak kunjung menjawab maka itu berarti Perppu Ormas akan ditolak. Bisa dipastikan bahwa DPR akan menjawab apakah Perppu Ormas ini diterima atau ditolak. Namun terkait waktu pelaksanaan sidang paripurna dalam membacakan masuknya Perppu Ormas, Agus belum dapat mengatakan secara pasti waktunya. Hanya saja, hal ini akan dilakukan secepatnya.
Baca Juga : Simak Video Pria Ini, yang Membongkar Trik Sulap Demian Namun Pria Ini Malah Diserang Oleh Netizen
Adanya Rapat Pimpinan membuat Badan Musyawarah kemungkinan akan dilaksanakan sehari setelahnya atau pada rapat paripurna yang akan datang. Dikatakan oleh Agus bahwa jika Perppu Ormas diterima semua anggota dewan, maka Perppu tersebut akan langsung dijadikan Undang-Undang. Namun sebaliknya apabila Perppu ini ditolak, akan kembali menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Pemerintah telah mengumumkan bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas karena UU sebelumnya dirasa tak lagi memadai dalam menjadi sarana pencegahan penyebaran ideologi yang tak sesuai Pancasila.
Domino Online - Hal ini turut diungkapkan oleh Menko Polhukam Wiranto, 12 Juli 2017 lalu. Menurutnya, berdasarkan SK MK Nomor 139/PUU-VII/2009, Presiden dapat mengeluarkan Perppu yang sesuai dengan kebutuhan mendesak agar dapat menyelesaikan masalah hukum dengan cepat dan sesuai dengan Undang-Undang. Pembahasan Perppu Ormas ini diharapkan akan menjadi langkah awal dari mencegah berkembangnya ideologi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Perppu Ormas diharapkan dapat menciptakan kedamaian terutama dalam berorganisasi di ormas-ormas tertentu serta mengurangi sentimen masyarakat akan banyaknya ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.
________________________________________________________________________________
Daftar Sekarang Juga Dan Dapatkan Bonus Cashback Terbesar 0.5% Dibagikan Setiap Hari Dan Bonus Referral Terbesar 20% Seumur Hidup
SKYPE : Lexus.dominoPIN BB : 2BBE13EB / D8E00C0E
Whatsapp : +62812-9653-7184
Website :
LEXUSDOMINO
Facebook :
fb.com/lxs.domino92
____________________________________________________________________________________________________________________
0 Response to "DPR Akan Segera Bahas Perppu Ormas"
Post a Comment